Basuki: "Wong" Solo sama "Wong" Belitung Beda Dong

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) dan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (kiri)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengganti nama sistem lelang jabatan dengan istilah Seleksi dan Promosi Terbuka. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Pak Gubernur sudah menemukan istilah bagus, yaitu Seleksi Promosi Terbuka. Wong Solo sama wong Belitung beda dong," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Regulasi untuk pendaftaran seleksi promosi terbuka lurah dan camat tersebut pun telah disiapkan Pemprov DKI. Pendaftarannya telah dipersiapkan dalam bentuk online. Saat ini, kata Basuki, DKI sedang mengkaji pembayaran tim konsultan seleksi promosi terbuka lurah dan camat.

"Kita lagi hitung bayar konsultannya. Kita lagi hitung posnya di mana, yang bisa ditempatkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena tidak ada tender," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Penyeleksian dan pembuatan sistem diperkirakan dapat menghabiskan anggaran sekitar Rp 6-7 miliar. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Basuki juga akan meminta bantuan corporate social responsibility (CSR) dan lembaga bantuan asing, seperti USAID atau AUSAID. Bantuan CSR itu akan dimanfaatkan Pemprov DKI untuk membayar pembuatan seleksi.

"Saya nanti jualanannya begini, Eh Pak, kita kan mau bikin tes reformasi birokrasi, tapi kami tidak punya uang di APBD. Bukan tidak punya uang, tapi tidak mau keluar uang begitu lho. Boleh tidak Anda yang bantu," kata Basuki.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, ia sengaja mendahulukan evaluasi dan Seleksi Promosi Terbuka di jajaran lurah serta camat karena mereka adalah pamong terdepan yang mengetahui masalah dan bersentuhan dengan warga. Pamong yang dianggap memiliki kinerja baik tentu akan dipertahankan. Namun, sebaliknya, peluang pencopotan menjadi besar untuk mereka yang memiliki kinerja rendah dan buruk.

Seleksi Promosi Terbuka dilakukan untuk membangun transparansi dalam penentuan jabatan sekaligus menjaring sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kebijakan ini juga disesuaikan dengan konsep Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB) Eko Prasodjo yang tertuang dalam surat edaran. Meski secara teknis pelaksanaannya belum ditentukan, Seleksi Promosi Terbuka bakal dilakukan tahun ini.

Kurnia Sari Aziza /Kompas